.gif)
”Dari proposal Persiba Rp9 miliar dan disetujui Rp4,5 miliar. Tapi anggaran pendidikan dari permintaan Rp1,5 miliar hanya Rp500 juta saja, sedangkan bantuan kesehatan Rp300 juta. Ini sangat jomplang sekali,” kata dia Wakil Ketua DPRD Bantul Arif Haryanto, Senin (8/8).
Menurut dia, dari hasil klarifikasi tersebut, anggaran tersebut dinilai tidak relevan dari anggaran lainnya. Oleh karena itu, kata Arif untuk memperoleh kesepakatan itu, pihaknya tadi malam masih melakukan pembahasan dengan fraksinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selasa ini, lanjutnya, akan dilakukan penandatanganan melalui paripurna. ”Tentunya semuanya nanti akan menyampaikan pandangannya,” urai Arif.
LSM menolak
Sementara itu empat lembaga anti korupsi di Kabupaten Bantul menolak rencana Bupati melakukan penambahan anggaran untuk Persiba Bantul sebesar Rp4,5 miliar dan pos anggaran KONI sebesar Rp4,8 miliar.
Empat lembaga itu adalah Masayarakat Transparasi Bantul (MTB), Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi(Gebrak), Bantul Coruption Watch (BCW), dan Perempuan Penggerak Ekonomi Rakyat (Pukat).
Penolakan itu disampaikan melalui surat keberatan yang dilayangkan ke DPRD Bantul, Senin(8/8) yang isinya lebih kurang sama.
Ketua MTB Endang Maryati mengatakan, dalam APBD Perubahan 2011 yang telah disampaikan Bupati tentang hibah Komite Olahraga Nasional Indonedia (KONI) sebesar Rp4,8 miliar yang dialokasikan sebesar Rp4,5 miliar untuk Persiba dinilai pemborosan.
Padahal menurut dia masih banyak kebutuhan mendesak untuk rakyat Bantul daripada sebuah klub sepak bola. Di antaranya adalah pemenuhan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan usah kecil menengah dan perbaikan fasilitas public lainnya.
“Seharusnya pemenuhan kepentingan yang dapat menyentuh langsung dan dirasakan oleh masyarakat menjadi prioritas utama, bukanya malah untuk kepetingan sepak bola. Ini betul- betul pemborosan,” imbuh mereka.
Menurut Endang anggaran untuk klub sepakbola itu sudah tidak wajar dari semenjak pengalokasikan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp8 miliar.
”Padahal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.22/2011 mengenai larangan APBD untuk sepakbola profesional, seharusnya dapat dipahami anggota Dewan bahwa kebutuhan kesejahteraan masyarakat lebih didahulukan,” kata dia.
Pemaksaan penambahan sebesar Rp4,5 miliar ke Persiba, lanjutnya, akan rawan terjadi korupsi politik. ”Dan muncul kesan eksekutif dan legislatif bancakan anggaran dengan menghambur-hamburkan APBD untuk sepak bola sebelum larangan Permendagri berlaku efektif pada 2012 mendatang.”
Selain itu, pihaknya juga khawatir jika dana itu dipaksakan akan menjadi catatan dari BPK. “Kami khawatir hal ini akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) sebagai sebuah pelanggaran sebagaimana kasus yang menimpa anggota DPRD Gunungkidul yang kini menjadi tersangka," katanya.
Sebelumnya,Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bersi kukuh memposisikan Persiba sebagai 'anak emas' dengan mengajukan usulan anggaran Rp4,5 miliar, pada APBD Perubahan.
Dana tersebut dianggarkan melalui hibah kepada KONI dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Pengurus Cabang Persatuan Seluruh Sepakbola Indonesia (PSSI).
Ida, sapaan akrab Sri Suryawidati menyatakan, anggaran Pengurus Cabang PSSI yang dimaksud adalah untuk membiayai Persiba. "Ya [untuk Persiba], memang dianggarkan sebesar itu,” jelas dia beberapa waktu lalu.(Harian Jogja/Andreas Tri Pamungkas)
