.gif)
Adapun, persyaratan yang wajib dimiliki klub profesional di level tertinggi versi keduanya yakni memiliki payung hukum, finansial, infrastruktur, personel dan sporting (pembinaan, kontrak pemain dan perangkat pertandingan).
“Dari persyaratan yang ada, yang jelas sulit saat ini adalah masalah legalitas dan finansial. Legalitas disini terkait dengan status klub yang harus berbadan hukum, sementara untuk finansial menyangkut deposit Rp5 miliar yang harus kami miliki. Tanpa itu Persiba sulit,” kata Asisten Manajer Bidang Teknis dan Kepelatihan Persiba, Briyanto kepada Harian Jogja, Kamis (4/8).
Sejauh ini peserta kompetisi kasta tertinggi masih diberikan kesempatan untuk menyiapkan dokumen sebelum diserahkan ke PSSI 22 Agustus. Verifikasi akan dilakukan pada 23 Agustus, dan klub-klub calon peserta wajib menyetorkan participation deposit ke rekening PSSI dan surat jaminan atas kesanggupan membiayai klub selama tiga musim kompetisi.
Pada 25 Agustus nanti PSSI akan mengumumkan klub-klub mana saja yang akan turun dikompetisi.
Sementara 3 September PSSI mulai menyerahkan segala dokumen ke AFC untuk kembali di verifikasi. Lalu jika lolos barulah Indonesia boleh menggulirkan liganya pada 8 Oktober. Selanjutnya, PSSI menyerahkan seluruh dokumen tersebut kepada AFC pada 3 September mendatang.
“Untuk Persiba Bantul memang belum terbentuk badan hukumnya. Inilah yang sulit. Namun bisa saja kami meniru jalan yang dilakukan Sriwijaya FC,” terang Briyanto.
Sedangkan dari segi financial, terutama masalah deposit yang harus diserahkan, Persiba mengalami kendala. Pasalnya, Laskar Sultan Agung selama ini masih sangat mengandalkan APBD dalam pembiayaan tim.
Warga tolak
Sementara itu sejumlah warga Bantul menolak kebijakan Pemkab setempat menganggarkan dana Rp4,5 miliar untuk membiayaki klub sepak bola Persiba. Pemerintah diminta lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan rill masyarakat.
Penolakan salah satunya datang dari Kepala Desa Jatimulyo, Dlingo, Paimo. Menurut dia, kebijakan Pemkab terlalu berlebihan lantaran selama ini pembangunan ke masyarakat masih minim.
Ia mencontohkan, dari usulan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, hanya sedikit yang direalisasikan. “Saya kira berlebihan, saya mendukung Persiba tapi utamakan dulu kebutuhan masyarakat banyak,” ujarnya.
Ikatan Mahasiswa Bantul (Imaba), Miftakhul menilai, lebih baik pemerintah mengalokasikan anggaran yang banyak untuk pendidikan dan kesehatan.
“Saya memang suka sepak bola, tapi sebaiknya anggaran digunakan untuk pendidikan dan kesehatan jangan lebih banyak membiayai sepak bola,” kritiknya.
Sementara itu, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Ahmadi mengatakan, sebaiknya Persiba murni dibiayai oleh sponsor ketimbang memberatkan APBD.
Terpisah, Divisi Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Idea, Valentina Sri Wijiyati mengatakan, Pemkab terkesan lebih memprioritaskan anggaran untuk program 'mercusuar' ketimbang yang menyangkut kebuthan riil masyarakat.
“Apa gunanya tampil wah kalau kondisi masyarakat masih memprihatinkan,” sindir Wiji sapaan akrabnya.(Harian Jogja/Jumali dan Bhekti Suryani)
